Program Perjuangan SBTPI

PROGRAM PERJUANGAN

Program umum:

Berlandaskan pada kebutuhan objektif sejarah, bahwa perjuangan kelas buruh pada esensinya adalah perjuangan untuk menghapuskan penindasan/penghisapan manusia atas manusia yang lain. Mengakhiri penindasan tersebut berarti kelas buruh tidak hanya berjuang di bidang ekonomi tetapi juga harus terlibat dalam perjuangan politik aktif, karena dalam wilayah politik inilah pertarungan antar kelas-kelas sesungguhnya terjadi. Dari sini kelas buruh akan dibawa sampai pada kesimpulan mengenai tugas politik mendesak yang harus diselesaikan oleh kelas buruh pada saat sekarang ini. 

Perjuangan mengakhiri penindasan terhadap kaum buruh di Indonesia telah berlangsung sepanjang sejarah, yang mana perjuangan tersebut tidak terpisah dari perjuangan rakyat Indonesia secara keseluruhan (berbagai sektor) menghadapi kolonialis Belanda, fasis Jepang, proses revolusi nasional mengusir kaum imperialis, sampai dengan perjuangan menghadapi kediktatoran Orde Baru. Keterlibatan aktif kaum buruh dalam setiap fase perjuangan nasional adalah catatan penting bagi generasi kelas buruh saat ini, untuk melakukan reinstropeksi terhadap gerakannya, dan menentukan garis yang tepat sebagai panduan perjuangan kelasnya.

Beberapa catatan penting dalam sejarah mengenai keterlibatan buruh dan rakyat dalam perjuangan tersebut adalah: 

1.         Pembangunan organisasi-organisasi buruh sepanjang tahun 1905-1917 yang berhasil melahirkan pemogokan-pemogokan melawan penindasan perusahaan-perusahaan milik kolonial Belanda dan pada zaman ini pulalah lahirnya satu serikat buruh transportasi dan juga merupakan serikat buruh pertama di bumi nusantara yaitu VSTP serikat buruh kereta api.

2.         Keterlibatan aktif kaum buruh dalam pemberontakan tahun 1926 melawan pemerintahan kolonialis Hindia Belanda, yang terjadi di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dll;

3.         Keterlibatan aktif unsur-unsur kelas buruh dalam perjuangan melawan fasisme Jepang dalam wadah GERINDO yang dipimpin oleh Amir Syarifudin, sepanjang tahun 1935-1945;

4.         Keterlibatan aktif kaum buruh (laskar-laskar rakyat) dalam perjuangan bersenjata revolusi kemerdekaan 1945-1950, menentang serangkaian agresi yang dilakukan oleh tentara penjajah, sebelum akhirnya—laskar-laskar tersebut—dibubarkan oleh pemerintahan Mohamad Hatta atas proposal yang diajukan oleh pemerintahan imperialis Amerika Serikat;

5.         Keterlibatan aktif organisasi-organisasi buruh dalam merebut dan menasionalisasi (menyerahkan kepada negara) perusahan-perusahaan milik Belanda maupun milik Inggris yang terjadi sepanjang tahun 1950-an;

6.         Mobilisasi-mobilisasi aktif kaum buruh progresif dalam rangka politik konfrontasi melawan imperialisme dan antek-anteknya sepanjang tahun 1960-an, sehingga bangsa Indonesia sedang keluar dari penjajahan kolonialis, dapat mempertahankan kedaulatannya, dan karakter anti imperialisnya;

7.         Pembantaian massal dan penahanan tanpa pengadilan terhadap kaum buruh progresif sepanjang tahun 1965-1967 karena dianggap sebagai salah satu pilar penopang dari proses revolusi nasional menentang imperialisme AS dan Inggris.

Ada berderet-deret lagi keterlibatan kelas buruh dalam perjuangan mengakhiri penindasannya yang tidak akan cukup untuk dicatat di sini. Pentingnya kaum buruh memahami sejarah perjuangan kelasnya adalah pada point bahwa tradisi perjuangan politik bukanlah hal baru bagi kaum buruh. Keterlibatan aktif massa buruh dalam menjalankan politik inilah yang telah dimatikan oleh sebuah rejim hasil kudeta yang bernama: Orde Baru, dengan Soeharto sebagai pemimpinnya. Tidak hanya mematikan, namun juga menutup-nutupi, memanipulasi, dan membohongi rakyat dengan cerita-cerita palsu sejarah versi orde baru.  Gagasan-gagasan progresif revolusioner, yang menjadi senjata analisa bagi perlawanan rakyat pun tidak diperkenankan hidup.

Orde Baru ini pula yang kemudian menghapus seluruh jejak-jejak progresif dari revolusi nasional Indonesia. Orde Baru ini yang membangun sistem politik totaliter, menempatkan militer sebagai penguasa, mengundang masuk modal-modal asing untuk melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam dan terhadap rakyat Indonesia, mematikan seluruh keaktifan politik rakyat lewat berbagai perangkat kekerasan negara, sehingga senjata perjuangan rakyat benar-benar kehilangan ketajamannya ketika dihadapkan menghadapi musuh-musuh mereka—termasuk di sini kaum buruh.

Namun kekausaan yang menindas pasti ada akhirnya. Perlawanan rakyat perlahan-lahan bangkit, sekalipun selalu ditindas. Gagasan-gagasan baru tentang perlawanan terhadap penindasan terus dikembangkan, dimulai dari kaum muda pro rakyat yang berada di kampus-kampus dan kemudian masuk ke sektor-sektor rakyat tertindas: buruh, petani, kaum miskin perkotaan. Krisis ekonomi kapitalis yang dimulai tahun 1997—yang berdampak pada merosotnya perekonomian rakyat—telah melahirkan perlawanan yang besar, yang menyebabkan pemerintahan orde baru terdesak. Singkat cerita, sampai pada puncaknya, tahun 1998 perlawanan dari mahasiswa dan rakyat berhasil menjatuhkan si penguasa yang menindas rakyat selama 32 tahun: Soeharto.

Ini adalah sebuah perubahan politik yang penting dicermati oleh kaum buruh. Dari sinilah ruang politik mulai terbuka, sehingga memungkinkan organisasi-organisasi buruh (sebagai alat perjuangan) dan organisasi rakyat tumbuh dengan suburnya—sesuatu yang sangat sulit terjadi di massa orde baru. Dari sini pula dimungkinkan menyebarnya ide-ide perjuangan kelas di kalangan kaum buruh—sekalipun masih terbatas. Sementara itu, kekuatan orde baru (yang terutama terdiri dari Golkar dan Tentara), terus berusaha agar kekuasaan mereka tidak benar-benar lenyap dimakan aksi-aksi perlawanan massa rakyat. Sogokan demi sogokan diberikan, sampai dengan sogokan berupa pemilihan umum multi partai tahun 1999, pemiliahan preseden langsung dan pilkada-pilkada yang sedang marak saat sekarang ini. Kekuatan-kekuatan politik lain yang mengaku diri sebagai kaum reformis, berbondong-bondong menerima sogokan ini dengan segala tipu-dayanya terhadap rakyat terlibat dalam pemilu—dengan samata-mata ingin mencicipi kekuasaan. Sebuah formasi kekuasaan lahir dari pemilihan umum ini, yang mana masih menempatkan Golkar sebagai salah satu pertai terbesar. Formasi kekuasaan ini juga masih menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintahan Orde Baru, sehingga perbaikan kesejahteraan yang didambakan tak kunjung datang. 

            Dalam waktu hampir sepuluh tahun kekuasaan para politisi kelas kapitalis mereka tak sanggup membangun sebuah demokrasi rakyat (dengan menyingkirkan sisa-sisa orde baru), dan memberikan kesejahteraan (dengan berhenti menghamba pada kapitalis internasional/kaum imperialis) Orde Baru, Militerisme, dan Neoliberalisme/imperialism, merupakan hambatan utama bagi kaum buruh dan rakyat untuk memperoleh hak-hak ekonomi dan politiknya. Di sinilah persoalan pokok yang dihadapi oleh kaum buruh dan rakyat keseluruhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, dan mengambil peran politik lebih besar dalam perjuangan sekarang.

            Situasi yang berkembang menunjukkan bahwa ketidakpuasan dan perlawanan kaum buruh dan rakyat secara keseluruhan terhadap para elit politik kapitalis telah berkembang masif. Pada saat yang sama kita menyaksikan perkembangan gerakan yang dalam beberapa segi terus mengalami kemajuan, namun pada segi yang lain masih terdapat kelemahan-kelemahan. Hal yang paling penting dalam menilai kemajuan kuantitatif dan kualitatif gerakan buruh adalah pada point, seberapa besar keterlibatan massa buruh dalam melancarkan perjuangan untuk kepentingan-kepentingan mereka, dan seberapa maju program-program perjuangan yang dikemukakan oleh organisasi-organisasi gerakan sampai dengan sekarang ini. Juga mesti dilihat seberapa maju kualitas sebuah organisasi persatuan telah terbentuk dalam kurun waktu (kuantitas) 1999 sampai dengan sekarang.

            Secara kuantitatif situasi gerakan buruh mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Situasi krisis menyebabkan semakin banyak kelas buruh yang memiliki pengalaman perjuangan aksi. Demikian juga keterlibatan massa buruh dalam aksi-aksi menuntut terhadap setiap momentum yang muncul; misalnya penetapan UMP, penolakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah perburuhan yang merugikan buruh, peringatan hari buruh internasional (may day), dll. Semakin banyak pula organisasi-organisasi buruh yang terlibat di dalamnya. Dari segi program tuntutan juga mengalami kemajuan. Gejala yang tampak adalah bahwa gerakan buruh relatif telah dapat menerima isu neoliberalisme/imperialisme sebagai bagian dari problem kaum buruh yang harus ditentang. Kemajuan lain yakni pada poin bahwa naluri kelas buruh untuk merespon situasi yang berkembang di luar hubungan kerja mereka di perusahaan juga mengalami kenaikan—paling tidak terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan nasib mereka; sekalipun ini masih dalam kategori spontanitas. Yang masih menunjukan kelemahan adalah capaian terhadap perkembangan organisasi atau front persatuannya.

            Khusus untuk buruh di sektor transportasi memang sedikit berbeda dengan buruh di manufaktur. Kesadaran akan berorganisasi di buruh transportasi khususnya lagi transportasi jalan raya memang belum sebaik buruh-buruh di pabrik (manufaktur). Banyak faktor yang menyebabkannya antara lain manipulasi kesadaran dari penguasa dan pengusaha yang menyatakan hubungan kerja di sektor transportasi adalah hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan bisa saja di berlakukan bagi angkutan penumpang seperti anggkot dan mikrolet karena kepemilikannya tidak seperti perusahaan anggkutan dalam bentuk PT atau PO dimana seorang pengusahaanya bisa memiliki puluhan, ratusan bahkan ribuan armada. Untuk angkot, mikrolet, dll yang biasanya kepemilikannya perorangan atau satu orang memiliki 2 atau 3 armada bisa saja menerapkan hubungan kemitraan dimana pembagian keuntungan bisa di bicarakan secara adil. Meskipun masih sedikit para pekerja di sektor transpotrasi ini yang terlibat dalam serikat buruh bukan tidak ada perlawanan dari buruh di sektor transportasi. Banyaknya persoalan seperti beroperasinya angkutan plat hitam, tumpang tindihnya trayek, kenaikan BBM, ketidak jelasan status, tidak adanya standarisasi upah, tidak adanya jaminan sosial sering kali menjadi pemicu pemogokan-pemogokan buruh-buruh di sektor transportasi.

 

            Dari sini bisa memperoleh kesimpulan bahwa dari segi kuantitas keterlibatan dalam gerakan dan kualitas programatik yang diusung oleh gerakan buruh relatif mengalami kemajuan—sekalipun perlu terus didorong lagi. Namun dalam hal organisasi front, masih belum beranjak dari bentuk-bentuk kepanitiaan aksi, bukan untuk membangun sebuah gerakan yang terorganisir, yang berkemampuan memimpin perjuangan kelas buruh keseluruhan.

            Dari pembacaan terhadap problem-problem mendesak tersebut, dan belajar dari sejarah keaktifan kelas buruh dalam perjuangan menghapuskan penindasan, maka dapat disimpulkan bahwa program umum yang harus diperjuangkan adalah:

1. Mengganti pemerintahan kapitalis yang anti buruh dan rakyat miskin, dengan pemerintahan dari, oleh, untuk buruh dan rakyat miskin;
2. Menyatukan semua kekuatan buruh transportasi dalam satu wadah atau Federasi Nasional
3. Terlibat secara aktif dalam membangun wadah persatuan bagi semua kaum buruh dalam bentuk Konfederasi buruh Progresif.
4. Terlibat secara aktif dalam perjuangan membangun demokratisasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia bersama dengan kekuatan-kekuatan rakyat lainnya ( petani, mahasiswa, kaum miskin kota, nelayan dll)
5.  

Program tuntutan:

Program-program tuntutan ditentukan berdasarkan pada keharusan objektif, dimana ia akan sanggup menjawab persoalan-persoalan yang paling mendesak dalam bidang ekonomi dan politik kaum buruh khususnya, dan rakyat keseluruhan pada umumnya. Program tuntutan ini berhubungan dengan/sebagai pendukung dari program umum yang telah dirumuskan di atas.

1. Diberikannya upah bulanan bagi semua buruh transportasi
2. Adili semua pelaku korupsi termasuk pelaku pungli dan menyita harta kekayaan mereka untuk subsidi rakyat.
3. Turunkan Harga barang kebutuhan pokok;
4. Cabut sistem kerja kontrak
5. Tolak UU PPHI dan RUU PPK
6. Tolak Privatisasi/swastanisasi
7. Sediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat
8. Hentikan diskriminasi terhadap kaum perempuan
9. Kebebasan berorganisasi
10. Tolak penggusuran rakat miskin
11. Tanah, modal, dan teknologi untuk kaum tani
12. Pemutihan utang luar negeri

Program-program tuntutan ini akan mencirikan gerakan kita, bahwa segala tuntutan yang kita sampaikan berhakekat menyediakan basis bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial. Dari sini berarti kita akan dituntut untuk memberikan dukungan yang seluas-luasnya kepada seluruh sektor rakyat yang tertindas dan berlawan. 

Dari tiga program umum yang disimpulkan diatas—yang diikuti dengan sejumlah program tuntutan, kita akan melangkah pada point selanjutnya, yaitu bagaimana mencapainya. Seluruhnya dicapai lewat kerja, yang mana disini kita bagi dalam tiga aspek pokok: program kerja pada level idiologi, program kerja pada level politik, dan program kerja pada level organisasi.

Program pada level idiologi:

Secara umum program idiologi bertujuan meluaskan gagasan-gagasan progresif yang berguna bagi perjuangan kelas buruh membebaskan dirinya dari penghisapan sistem kapitalis.

1. Pendidikan:
1. Pengadaan kurikulum pendidikan bagi seluruh anggota dan kaum buruh yang berlandaskan pada demokrasi dan keadilan sosial & kurikulum lain yang berguna untuk mendukung pembangunan organisasi buruh progresif;
2. Menyelenggarakan pendidikan di setiap tingkatan organisasi, dengan melalui jenjang-jenjang materi sesuai dengan rekomendasi dari penanggungjawab program pendidikan di setiap tingkatan struktur. Pendidikan ini harus terjadwal dengan pasti (misalnya: pendidikan dasar 1 bulan sekali di setiap kota, pendidikan lanjutan 2 bulan sekali, pendidikan teori buruh progresif 2 bulan sekali);
3. Menyelenggarakan pendidikan yang melibatkan anggota dari organisasi buruh atau organisasi rakyat lain yang direkomendasikan oleh pengurus organisasi. Pendidikan ini terjadwal sesuai dengan front-front yang terbangun, baik sektoral maupun multisektor;

2. Bacaan:

1. Roda Perjuangan

Roda perjuangan terbitan yang di keluarkan oleh DPP SBTPI yang berfungsi sebagai alat propaganda, alat pengorganisiran dan sumber keuangan organisasi, sehingga koran ini bisa menjadi ukuran bagi kemajuan-kemajuan organisasi baik kualitatif maupun kuantitatifnya.

2. Terbitan Bersama Front;

Sehubungan dengan adanya program untuk menyatukan semua gerakan buruh di sektor transportasi ini maka salah satu tahapan menuju konggres persatuannya harus ada satu terbitan bersama sebagai alat untuk propaganda dan pengkondisian untuk persatuan yang lebih luas. Terbitan ini harus berskala nasional.

3. Jurnal Teori dan terjemahan-terjemahan;

Jurnal teori dapat diterbitkan secara reguler.  Bahan-bahannya antara lain: 1) teori-teori progresif yang melandasi metode analisa kaum buruh terhadap problem-problem masyarakat. 2) kajian ekonomi politik yang berguna untuk pembuatan kesimpulan mengenai situasi ekonomi dan kapitalisme; 3) pengalaman perjuangan kelas buruh di Indonesia, maupun pengalaman di negeri-negeri lain. 

          d.  Menerbitkan phamflet secara reguler minimal satu bulan sekali dan        phamflet ini memuat situasi terkini, persoalan-persoalan yang di hadapi buruh transportasi dan respon terhadap satu kebijakan pemerintah yang merugikan kaum buruh dan rakyat secara umum.             

3. Diskusi-diskusi reguler:

1. Diskusi bacaan; diselenggarakan ditingkat basis, sampai dengan DPP.
2. Diskusi terbuka yang melibatkan massa dari organisasi-organisasi lain;

Diskusi ini diselenggarakan ditingkat nasional dan di basis, yang disesuaikan dengan isu-isu aktual yang berkembang.

Program pada level politik:

1.    Aksi reguler;

a.    Mobilisasi aksi propaganda;

Aksi ini bertujuan untuk meluaskan propaganda; sehingga sasaran aksi adalah tempat-tempat yang keramaian, atau melakukan aksi di tempat atau dengan metode yang cukup menarik bagi liputan wartawan. Mobilisasi aksi propaganda ditingkat basis

b.    Mobilisasi aksi menuntut;

Aksi ini bertujuan untuk melakukan tekanan, baik terhadap pengusaha maupun terhadap pemerintah. Target aksi semacam ini bisa; target maksimal (tuntutan dipenuhi), atau target minimal (konsolidasi gerakan, liputan media, dll).

2.    Front sektroal dan mukti sektoral dari tingkat nasional sampai wilayah dan tingkat kota.

a.    front sektoral; Front dengan serikat-serikat buruh transportasi lainnya guna   membangun satu kekuatan di sektor transportasi ini. Front ini harus di majukan     sampai terbagunnya satu pemahaman bersama akan kebutuhan satu organisasi yang kuat dan kita targerkan di tahun 2006 sudah bisa di lakukan konggres buruh transportasi untuk menyatukannya.

b.    Front strategis; yaitu front yang menyatukan organisasi-organisasi pro rakyat     yang menerima program umum dan program tuntutan yang kita perjuangkan sebagai program minimum

c.    Front demokratik; yaitu front yang menyatukan organisasi-organisasi buruh dan atau organisasi rakyat untuk memperjuangkan sebuah isu demokratik tertentu;

3.    Membangun sebuah platform strategis bagi perjuangan kaum buruh secara nasional (tawaran platform: anti penjajahan/imperialisme dan antek-anteknya, atau anti militerisme/Dwi fungsi TNI). Pembangunan platform ini akan lebih bagus jika dimasuki melalui kerja fornt. Namun apabila belum memungkinkan, maka berupaya memaksimalkan propaganda mengenai sebuah platform untuk menjadi sebuah agenda perjuangan bersama bagi seluruh gerakan buruh;

4.    Kerja propaganda dan pemanfaatan media massa di setiap tingkatan, lokal sampai nasional; Misalnya: memanfaatkan pembangunan radio-radio komunitas di setiap kawasan industri sebagai metode perluasan propaganda;

5.    Selebaran massal berisi isu nasional 1 bulan sekali;

Program pada level organisasi:

1.    Penguatan kerja dewan buruh sebagai ujung tombak organisasi dari tingkat perusahaan.

2.    Perluasan organisasi ke daerah-daerah baru yang prioritasnya disesuaikan dengan geopolitik daerah;

3.    Pengorganisiran terhadap perusahaan-perusahaan bermodal besar sebagai taktik untuk mempercepat perluasan dan penguatan organisasi;

4.    Pendirian sekber-sekber (sekretariat bersama) front di setiap basis, sebagai pusat aktivitas politik massa. (diskusi, rapat-rapat, penerbitan, sentral informasi gerakan, aktivitas kebudayaan, dll);

5.    Pembentukan konfederasi serikat buruh, melalui taktik menyatukan organisasi-organisasi buruh yang dinilai berpotensi untuk disatukan.

6.    Penarikan iuran anggota bulanan.

Program Internasional:

1. Menjajaki afiliasi organisasi ke salah satu konfederasi serikat buruh internasional, yang memiliki kesamaan-kesamaan prinsip perjuangan pada level yang kita tentukan;
2. Menjalin kerjasama dengan organisasi buruh atau organisasi demokratik dari negeri-negeri lain, dengan semangat pembangunan gerakan perjuangan kelas tertertindas;
3. Menyampaikan solidaritas terhadap perjuangan kaum buruh dan rakyat negeri lain yang sedang berjuang menghadapi penindasan kapitalisme dan militerisme.
4. Mendapatkan dukungan internasional terhadap gerakan buruh di Indonesia, baik secara politik maupun finansial.