MENGURAI KEMACETAN
JAKARTA (Suara Karya): Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan tak lama lagi pembatasan truk-truk besar di jalan tol diberlakukan. Truk besar bermuatan puluhan ton itu seringkali menjadi penyebab kemacetan jalan terutama saat jam-jam sibuk. Sebab, laju kendaraan itu pelan, terlebih tatkala di jalan menanjak. "Kendaraan angkutan berat kita batasi. Ini sudah mulai dimantapkan dalam rapat koordinasi berbagai instansi terkait," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono kepada wartawan di kediaman BJ Habibie, Jalan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (23/9). Udar mendampingi Gubernur DKI Fauzi Bowo bersilaturahmi kepada mantan Presiden BJ Habibie, sekaligus konsultasi terkait rencana pembangunan mass rapid transit (MRT). Silaturahmi itu berlangsung tertutup. Wartawan tidak diperbolehkan masuk ke ruang pertemuan.
Menurut Udar, soal pembatasan truk besar ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Jasa Marga. Udar percaya, jika rencana ini diterapkan, tingkat kemacetan di jalan tol terutama saat jam-jam sibuk bisa ditekan. Rencana ini bukan berarti melarang angkutan berat seperti truk besar atau trailer melintasi tol. Namun akan ada pemberlakuan jam khusus kapan mereka dapat melintas.
"Kalau diatur kan dapat mengurangi beban," kata Udar lagi. Cara lain untuk mengurangi kemacetan, lanjut Udar, pihaknya juga punya beberapa jurus. Antara lain dengan pengkajian ulang beberapa pintu keluar tol, serta akses keluar-masuk beberapa pusat perbelanjaan di Ibu Kota.
Di sejumlah kota besar di negara tetangga, Singapura. Kuala Lumpu, Malaysia, Bangkok, Thailand, Tokyo Jepang, Seoul, Korea Selatan, Beijing, China, truk-truk besar bermuatan puluhan ton, dibatasi jam operasionalnya, dari pukul 24.00 WIB-05.00 WIB. Sebab, keberadaan truk besar dapat menjadi penyebab kemacetan.
Anggota Komisi C DPRD DKI yang membidangi perhubungan, Taufik Azhar mendukung pembatasan operasional truk besar pada jam sibuk. "Ya saya setuju truk besar tidak boleh lewat tol pada jam sibuk. Para pengusaha angkutan berat jangan egois, dengan pembetasan jam operasi itu merugikan mereka," kata Taufik Azhar.
Politisi Partai Golkar itu meminta ada sanksi yang tegas dari pihak kepolisian dan aparat dinas perhubungan saat menangkap truk besar yang melanggar aturan. "Sekarang sudah ada UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi sanksinya yang belum ditegakkan," katanya.
Terkait mengurai kemacetan, Dishub DKI sudah menyiapkan jalan protokol untuk pemberlakukan Electronic Road Pricing (ERP). ERP akan diterapkan di kawasan yang terkena 3 in 1 di Ibu Kota. Jalur yang direncanakan akan diberlakukan sistem ERP adalah sepanjang Jalan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, MH Thamrin, Merdeka Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Pintu Besar Selatan hingga Pintu Besar Utara. Realisasi ERP masih menunggu aturan main dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan persetujuan dari Gubernur DKI. (Yon Parjiyono) Narasumber : Suara Karya Online | 
Pemda DKI tak bisa selesaikan macet di jakarta truk-truk angkutan barang yang di jadikan kambing hitam.
BalasHapusSunguh kebijakan yang hanya membuat masalah baru. jika benar kebijakan ini dilaksanakan, maka hal ini akan menggangu kegiatan ekonomi seperti ekspor, impor dsb. dan sudah pasti yang paling di rugikan adalah para pekerja di sektor transportasi angkutan barang itu sendiri, karena mereka membutuhkan jam kerja yang lebih panjang untuk melakukan pekerjaan mereka.
Sudah nggak kaget lagi ..... Dulu banyak keluhan tentang Busway yang gak bisa tepat waktu. Ketemulah korbannya, motor yang suka nyerobot jalur busway. Maka disterilkanlah mereka. Tapi apa hasil ??? Setelah steril, sampai kini juga gak terselesaikan, masih antrian panjang disetiap halte, terlebih halte transit. Root cause sebenarnya sudah jelas "Busnya Kurang". Sangat nampak bahwa 'penguasa' gak pernah mau mencari Root Cause tapi Victim; pihak mana yang bisa disalahkan dan dikorbankan.
BalasHapus