Persoalan penyerangan pendeta HKBP (dan penyerangan terhadap jemaatnya serta pelarangan ibadah di Bekasi), juga pelarangan-pelarangan dan penyerangan-penyerangan ditempat lainnya, bukan masalah antar agama--walaupun memang ada yang mau memecah persatuan rakyat dengan isu agama--namun masalah utamanya, adalah masalah kebebasan beribadah harusnya dilindungi oleh negara.
Namun karena yang berkuasa hari ini, adalah rezim yang anti demokrasi, maka tuntutan soal kebebasan beribadah harus diletakkan dalam konteks perjuangan demokrasi secara umum, dalam konteks menuntut pada negara agar memberikan kebebasan bagi rakyat: baik kebebasan beribadah, kekebasan berkeyakinan, kebebasan berorganisasi--tidak boleh ada union busting, tidak boleh ada pembubaran organisasi--kebebasan menulis, kebebasan menerbitkan buku, kebebasan memilih orientasi sexsual, kebebasan berideologi dan kebebasan berpolitik--tidak boleh lagi ada kriminalisasi rakyat karena melakukan aksi politik perelawanan terhadap negara dan pemodal-- kebebasan bagi perempuan—
Artinya semua UU yang menghambat kebebasan, diskriminatif dan anti demokrasi, harus dicabut!
Dengan demikian persatuan yang dibangun, tidak cukup lagi hanya berlandaskan pada kelompok-kelompok minoritas agama, namun juga diluaskan ke serikat buruh-serikat buruh, serikat tani-serikat tani, serikat wartawan-serikat wartawan, organisasi LGBT, organisasi perempuan, gerakan pro demokrasi, LSM, dan semua kekuatan yang mau bahu membahu mempertahankan demokrasi hasil perjuangan reformasi 1998 dan mau memperjuangkan demokrasi sepenuh-penuhnya.
Dan kepada semua kawan-kawan serikat buruh, serikat tani, organisasi pemuda dan mahasiswa, organisasi perempuan, semua organisasi LSM, dan semua kaum buruh dan rakyat miskin : saatnya menyatukan kekuatan, menyusun barisan bersama, karena tanpa demokrasi, tanpa kebebasan, sangat sulit memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan, dan saat ini sedikit-demi sedikit ruang-ruang demokrasi mulai dihambat--bahkan dengan menggunakan kekerasan-- yang tujuannya jelas untuk semakin melapangkan pengisapan kaum modal terhadap kaum pekerja, terhadap kaum tani dan rakyat miskin (kedapan akan segera dicabut berbagai macam subsidi; BBM, TDL, GAS. Akan segera diberlakukan upah flesibel sesuai dengan kehendak para pemilik modal--bukan lagi upah minimum-- Juga akan semakin banyak swastanisasi terhadap BUMN yang melayani kepentingan publik, termasuk semakin mahal biaya pendidikan dan kesehatan, juga semua harga kebutuhan pokok--
Jangan biarkan semuanya menjadi terlambat, sebab tanpa demokrasi tak mungkin ada kesejahteraan bagi kaum buruh, kaum tani dan rakyat miskin Indonesia.
Budi Wardoyo
Sekjend Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (PPBI), anggota Aliansi Buruh Menggugat (ABM)
0813 1551 6511
Lampiran :
Republika OnLine » Breaking News » Metropolitan
Ribuan Umat Muslim Gelar Aksi Damai Tuntut HKBP Tinggalkan Ciketing
Jumat, 17 September 2010, 16:15 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI--Ribuan umat Islam yang tergabung dalam Kongres Umat Islam Kota Bekasi melakukan aksi damai di halaman kantor pemerintah Kota Bekasi, Jumat (17/9). Ribuan massa umat Muslim sebelum melakukan aksi damai di kantor pemkot berkumpul dan melakukan orasi di Islamic Center Jalan A Yani.
Massa ini datang bukan hanya dari Bekasi namun dari sekitar Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bogor. Mereka berjalan beriringan menuju kantor pemkot. Umat Muslim dalam aksi damai tersebut menuntut agar Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) meninggalkan Kota Bekasi.
Dalam tuntutannya mereka juga mendesak agar polisi berlaku adil. Mencari pelaku yang juga telah melukai rekan-rekan dari pihak Muslim yang telah ditetapkan tersangka. Mereka juga menuntut agar walikota Bekasi, Mochtar Muhamad melarang secara tegas agar jemaat HKBP untuk tidak beribadat di lahan kosong Ciketing lagi. "Kami menuntut agar walikota mengeluarkan surat tertulis jangan hanya lisan," kata koordinator aksi damai tersebut, Agus Suryawan.
Wakil walikota Bekasi, Rahmat Effendi menemui umat Muslim menyampaikan keputusan terakhir walikota. "Keputusan kepala daerah Kota Bekasi adalah pada Ahad besok dan seterusnya jemaat HKBP tidak boleh beribadat di Ciketing Asem lagi," tegas Rahmat.
Rahmat juga menegaskan bahwa keputusan dari walikota tersebut harus ditaati oleh HKBP. Dia juga mengatakan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya jika keputusan itu dilanggar. "Jika jemaat pada Ahad (19/9) masih beribadat di situ maka aparat kepolisian dan satpol pp akan melakukan evakuasi" tegas orang kedua di Bekasi itu.
Kepala Kepolisian Metro Bekasi Kota, Kombes Imam Sugianto mengatakan evakuasi akan dilakukan jika walikota mengeluarkan surat tertulis terkait larangan jemaat HKBP beribadat di Ciketing. "Jika walikota keluarkan surat tertulis maka jika HKBP Ahad nanti masih beribadat di Ciketing maka akan dilakukan evakuasi," jelas Imam.
Sesaat setelah menemui massa, Rahmat menegaskan bahwa surat tertulis pelarangan ibadat untuk HKBP di Ciketing akan dikeluarkan hari ini juga. "Hari ini surat tertulis kami keluarkan," tegasnya.
Ratusan personil gabungan dari Kepolisian Metro Bekasi, Satuan Brimob Cikarang, Propam, dan Intel melakukan aksi pengamanan di kantor Pemerintah Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani. "Sekitar 600 personil kami turunkan" kata Kepala Kepolisian Metro Bekasi Kota, Kombes Imam Sugianto.
Namun karena yang berkuasa hari ini, adalah rezim yang anti demokrasi, maka tuntutan soal kebebasan beribadah harus diletakkan dalam konteks perjuangan demokrasi secara umum, dalam konteks menuntut pada negara agar memberikan kebebasan bagi rakyat: baik kebebasan beribadah, kekebasan berkeyakinan, kebebasan berorganisasi--tidak boleh ada union busting, tidak boleh ada pembubaran organisasi--kebebasan menulis, kebebasan menerbitkan buku, kebebasan memilih orientasi sexsual, kebebasan berideologi dan kebebasan berpolitik--tidak boleh lagi ada kriminalisasi rakyat karena melakukan aksi politik perelawanan terhadap negara dan pemodal-- kebebasan bagi perempuan—
Artinya semua UU yang menghambat kebebasan, diskriminatif dan anti demokrasi, harus dicabut!
Dengan demikian persatuan yang dibangun, tidak cukup lagi hanya berlandaskan pada kelompok-kelompok minoritas agama, namun juga diluaskan ke serikat buruh-serikat buruh, serikat tani-serikat tani, serikat wartawan-serikat wartawan, organisasi LGBT, organisasi perempuan, gerakan pro demokrasi, LSM, dan semua kekuatan yang mau bahu membahu mempertahankan demokrasi hasil perjuangan reformasi 1998 dan mau memperjuangkan demokrasi sepenuh-penuhnya.
Dan kepada semua kawan-kawan serikat buruh, serikat tani, organisasi pemuda dan mahasiswa, organisasi perempuan, semua organisasi LSM, dan semua kaum buruh dan rakyat miskin : saatnya menyatukan kekuatan, menyusun barisan bersama, karena tanpa demokrasi, tanpa kebebasan, sangat sulit memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan, dan saat ini sedikit-demi sedikit ruang-ruang demokrasi mulai dihambat--bahkan dengan menggunakan kekerasan-- yang tujuannya jelas untuk semakin melapangkan pengisapan kaum modal terhadap kaum pekerja, terhadap kaum tani dan rakyat miskin (kedapan akan segera dicabut berbagai macam subsidi; BBM, TDL, GAS. Akan segera diberlakukan upah flesibel sesuai dengan kehendak para pemilik modal--bukan lagi upah minimum-- Juga akan semakin banyak swastanisasi terhadap BUMN yang melayani kepentingan publik, termasuk semakin mahal biaya pendidikan dan kesehatan, juga semua harga kebutuhan pokok--
Jangan biarkan semuanya menjadi terlambat, sebab tanpa demokrasi tak mungkin ada kesejahteraan bagi kaum buruh, kaum tani dan rakyat miskin Indonesia.
Budi Wardoyo
Sekjend Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (PPBI), anggota Aliansi Buruh Menggugat (ABM)
0813 1551 6511
Lampiran :
Republika OnLine » Breaking News » Metropolitan
Ribuan Umat Muslim Gelar Aksi Damai Tuntut HKBP Tinggalkan Ciketing
Jumat, 17 September 2010, 16:15 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI--Ribuan umat Islam yang tergabung dalam Kongres Umat Islam Kota Bekasi melakukan aksi damai di halaman kantor pemerintah Kota Bekasi, Jumat (17/9). Ribuan massa umat Muslim sebelum melakukan aksi damai di kantor pemkot berkumpul dan melakukan orasi di Islamic Center Jalan A Yani.
Massa ini datang bukan hanya dari Bekasi namun dari sekitar Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bogor. Mereka berjalan beriringan menuju kantor pemkot. Umat Muslim dalam aksi damai tersebut menuntut agar Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) meninggalkan Kota Bekasi.
Dalam tuntutannya mereka juga mendesak agar polisi berlaku adil. Mencari pelaku yang juga telah melukai rekan-rekan dari pihak Muslim yang telah ditetapkan tersangka. Mereka juga menuntut agar walikota Bekasi, Mochtar Muhamad melarang secara tegas agar jemaat HKBP untuk tidak beribadat di lahan kosong Ciketing lagi. "Kami menuntut agar walikota mengeluarkan surat tertulis jangan hanya lisan," kata koordinator aksi damai tersebut, Agus Suryawan.
Wakil walikota Bekasi, Rahmat Effendi menemui umat Muslim menyampaikan keputusan terakhir walikota. "Keputusan kepala daerah Kota Bekasi adalah pada Ahad besok dan seterusnya jemaat HKBP tidak boleh beribadat di Ciketing Asem lagi," tegas Rahmat.
Rahmat juga menegaskan bahwa keputusan dari walikota tersebut harus ditaati oleh HKBP. Dia juga mengatakan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya jika keputusan itu dilanggar. "Jika jemaat pada Ahad (19/9) masih beribadat di situ maka aparat kepolisian dan satpol pp akan melakukan evakuasi" tegas orang kedua di Bekasi itu.
Kepala Kepolisian Metro Bekasi Kota, Kombes Imam Sugianto mengatakan evakuasi akan dilakukan jika walikota mengeluarkan surat tertulis terkait larangan jemaat HKBP beribadat di Ciketing. "Jika walikota keluarkan surat tertulis maka jika HKBP Ahad nanti masih beribadat di Ciketing maka akan dilakukan evakuasi," jelas Imam.
Sesaat setelah menemui massa, Rahmat menegaskan bahwa surat tertulis pelarangan ibadat untuk HKBP di Ciketing akan dikeluarkan hari ini juga. "Hari ini surat tertulis kami keluarkan," tegasnya.
Ratusan personil gabungan dari Kepolisian Metro Bekasi, Satuan Brimob Cikarang, Propam, dan Intel melakukan aksi pengamanan di kantor Pemerintah Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani. "Sekitar 600 personil kami turunkan" kata Kepala Kepolisian Metro Bekasi Kota, Kombes Imam Sugianto.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar