GANTI REZIM GANTI SISTEM BANGUN PARTAI KELAS PEKERJA BANGUN SOSIALISME

Sabtu, 04 September 2010

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 1992
TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang
:
a.
bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalamrangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakatIndonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil,makmur dan merata baik materiil maupun spritual;
b.
bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaanteknologi di berbagai sektor, kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggiresiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerjasehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja;
c.
bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungankerja maupun diluar hubungan kerja melalui program jaminan social tenaga kerjaselain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja;
d.
bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan Pemerintah Nomor33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) belum mengatur secara lengkapjaminan social tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
e.
bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.
Mengingat
:
1.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruhIndonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
3.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraNomor 2912);
4.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (lembaran NegaraTahun 1970 nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1.
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibatperistiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tuadan meninggal dunia.
2.
Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3.
Pengusaha adalah :
a.
Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.
Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.
Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia
4.
Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencariuntuk atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara
5.
Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaanyang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatuperjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
6.
Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yangtimbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumahmenuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
7.
Cacad adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
8.
Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan.
9.
Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yangmemerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
10.
Pegawai Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen TenagaKerja yang ditunjuk oleh Menteri.
11.
Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
12.
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2
Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan,apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakantenaga kerja.
BAB II PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 3
(1)
Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan social tenaga kerjayang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
(2)
Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan social tenaga kerja.
Pasal 4
(1)
Program jaminan social tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiapperusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuanUndang-undang ini.
(2)
Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(3)
Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.
Pasal 5
Kebijakan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Bagian Pertama Ruang Lingkup
Pasal 6
(1)
Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi :
a.
Jaminan Kecelakaan Kerja;
b.
Jaminan Kematian;
c.
Jaminan Hari Tua;
d.
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
(2)
Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayau (1) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
(1)
Jaminan Sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja.
(2)
Jaminan Sosial tenaga kerjasebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d berlaku pula untuk keluarga tenagakerja.
Bagian Kedua Jaminan Kecelakaan Kerja Pasal 8
(1)
Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan Kecelakaan Kerja.
(2)
Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakan Kerja ialah:
a.
magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
b.
mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
c.
narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.
Pasal 9
Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :
a.
biaya pengangkutan;
b.
biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
c.
biaya rehabilitasi;
d.
santunan berupa uang yang meliputi :
1.
santunan sementara tidak mampu bekerja;
2.
santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;
3.
santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
4.
santunan kematian.
Pasal 10
(1)
Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen TenagaKerja dan Badan Penyelenggaran dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.
(2)
Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalamwaktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yangmerawatnya dinyatakan sembuh, cacad atau meninggal dunia.
(3)
Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertmpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggarasampai memperoleh hak-haknya.
(4)
Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 11
Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan KeputusanPresiden.
Bagian Ketiga Jaminan Kematian Pasal 12
(1)
Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas JaminanKematian.
(2)
Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a.
biaya pemakaman;
b.
santunan berupa uang.
Pasal 13
Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 hurf d butir 4 dan Pasal 12 ialah :
a.
janda atau duda;
b.
anak;
c.
orang tua;
d.
cucu;
e.
kakek atau nenek;
f.
saudara kandung;
g.
mertua.
Bagian Keempat Jaminan Hari Tua
Pasal 14
(1)
Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerjakarena :
a.
telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau
b.
cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.
(2)
Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anakyatim piatu.
Pasal 15
Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia55 (lima puluh lima) tehun, setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan PeraturanPemerintah.
Bagian Kelima Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 16
(1)
Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
(2)
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi :
a. b. c. d. e. f. g.
rawat jalan tingkat pertama; rawat jalan tingkat lanjutan; rawat inap; pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan; penunjang diagnostik; pelayanan khusus; pelayanan gawat darurat.
BAB IV K E P E S E R T A A N
Pasal 17
Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
Pasal 18
(1)
Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
(2)
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan dataketenagakerjaan dan data perusahaan yangberhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosialtenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.
(3)
Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenagakerja, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
(4)
Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar,sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajibmemenuhi kekurangan jaminan tersebut.
(5)
Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar,sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka pengusaha wajib mengembalikan kelebihantersebut kepada Badan Penyelenggara.
(6)
Bentuk daftar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja yang dimuat dalam buku, dan tata carapenyampaian data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 19
(1)
Pentahapan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)
Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja disebabkan adanyapentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha wajib memberikanJaminanKecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-undang ini.
(3)
Tata cara pelaksanaan hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
BAB V IURAN, BESARNYA JAMINAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
(1)
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, iuran Jaminan Kematian, dan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha.
(2)
Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja.
Pasal 21
Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan sosial tenagakerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
(1)
Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerjamelalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)
Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
Besarnya dan tatacara pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan tatacara pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 24
(1)
Perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja dilakukan olehBadan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Dalam hal perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan yang belum tercantum dalam peraturanpelaksanaan Undang-undang ini.
(4)
Perbedaan pendapat dan perhitungan besarnya jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dan ayat (2) penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri.
BAB VI BADAN PENYELENGGARA
Pasal 25
(1)
Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dialkukan oleh Badan Penyelenggara.
(2)
Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara yangdibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.
Pasal 26
Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib membayar jaminan sosial tenagakerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.
Pasal 27
Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasanmengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 28
Penempatan investasi dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara diaturdengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
(1)
Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)
Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebihsetelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurunganselama-lamanya 8 (delapan) bulan.
(3)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 30
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadappengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjutdengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII P E N Y I D I K A N
Pasal 31
(1)
Selain penyisik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentudi Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagaipenyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76), Tambahan Lembaran tindak pidana sebagaimana diatur dalamUndang-undang ini.
(2)
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidangjaminan sosial tenaga kerja;
b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang jaminansosial tenaga kerja;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidanadi bidang jaminan sosial tenaga kerja;
d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan melakukan penyitaanterhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang jaminan sosialtenaga kerja;
e. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian sehubungan dengan tindak pidana di bidangjaminan sosial tenaga kerja.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32
Kelebihan pembayaran jaminan yang telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta kembali.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
(1)
Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja danpenyelenggaraannya yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan Undang-undang ini.
(2)
Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka perusahaan yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenagakerja lainnya tetap melaksanakannya.
(3)
Tenaga kerja yang telah menjadi tertanggung atau peserta dalam program asuransi sosial tenaga kerja danjaminan sosial tenaga kerja lainnya dengan berlakunya Undang-undang ini tidak boleh dirugikan.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 35
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar